SRN.com-Jakarta – Menurut Pakar Ekonomi Politik Universitas Bakrie, Asmiati Malik, Ph.D, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik dengan niat baik dan manfaat yang tidak diragukan.
Beliau menegaskan pelaksanaan MBG perlu ditinjau lebih mendalam agar tepat akan sasaran dan berdampak optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Pakar Ekonomi Politik Universitas Bakrie, Asmiati, dalam kajian kebijakan publik terdapat tiga koridor utama yang harus dinilai. Pertama, apakah kebijakan tersebut bermanfaat. Ia menegaskan, MBG jelas memberikan manfaat karena menggunakan dana pajak untuk dikonsumsi anak-anak Indonesia.
“Kalau ditanya apakah program MBG ini niatnya baik dan bermanfaat? Jawabannya iya cukup baik, 100 persen bermanfaat,” ujar Beliau.
Kandungan Komposisi Gizi dan Produktivitas Jadi Catatan, Asmiati juga menyoroti komposisi makanan dalam program MBG. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi karbohidrat hingga 60 persen, dengan lebih dari 90 persennya berasal dari nasi. Sementara itu, porsi protein hanya sekitar 11 persen.
“Dalam kandungan Karbohidrat akan dikonversi menjadi gula dan energi. Pertanyaannya, apakah komposisi MBG sudah cukup untuk meningkatkan produktivitas anak?” katanya.
Asmiati menilai, peningkatan produktivitas dan kualitas manusia tidak bisa hanya mengandalkan pemberian makan siang gratis dalam jangka waktu tertentu, melainkan harus diuji dampaknya secara akademik dan berkelanjutan.
Dalam hal Wilayah Perkotaan Dinilai Lebih Membutuhkan Dalam pandangannya, MBG seharusnya lebih difokuskan pada wilayah perkotaan, di mana anak-anak memiliki keterbatasan akses terhadap sumber nutrisi alami. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang masih memiliki sumber pangan seperti buah-buahan di sekitar lingkungan.
“Di kampung-kampung, sebenarnya sumber nutrisi masih banyak. Justru anak-anak di wilayah perkotaan yang lebih rentan,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Peran Masyarakat Lokal, Asmiati juga menyinggung potensi dampak ekonomi dari program MBG, mulai dari perputaran uang, pembelian bahan baku, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal. Namun, ia menilai dampak tersebut sulit diukur secara detail karena perbedaan harga dan kondisi pangan di setiap daerah.
Ia menilai wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan daerah yang sangat membutuhkan intervensi pangan karena keterbatasan produksi dan tingginya harga bahan makanan.
Selain itu, Asmiati mendorong agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pedagang kecil, sebagai tenaga kerja atau mitra usaha. Namun, ia menegaskan skema tersebut perlu dihitung secara matang agar pendapatan yang diperoleh sebanding dengan usaha yang dilakukan.
“Semua ini perlu perhitungan yang jelas, mulai dari anggaran per sekolah hingga dampak ekonominya,” pungkasnya. (Dwi L)
About the Author
