5 Pertanyaan Media Tak Mendapatkan Jawaban dari PT SIR
SIDOARJO I seputarrakyat-news.com – Kasus locker di PT Sinar Indonesia Raya (SIR) yang beralamat di Ruko Permata Juanda West Wing A-60, Sedati, Sidoarjo masih terus bergulir.
Saat ditemui sejumlah awak media, staf PT SIR bernama Mul yang didampingi Saiful dan Luken, tidak memberikan jawaban sama sekali terkait status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan para karyawan.
Padahal ada 5 pertanyaan mendasar yang diajukan media, yakni:
1. Apakah seluruh pekerja PT SIR sudah didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan?
2. Berapa jumlah pekerja aktif yang terdaftar atas nama PT SIR?
3. Apakah ada potongan BPJS di slip gaji karyawan?
4. Mengapa pekerja mengaku tidak memiliki kartu BPJS atas nama PT SIR?
5. Siapa yang bertanggung jawab jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan sakit?

Kelima pertanyaan tersebut tidak dijawab satu pun oleh pihak PT SIR.
Padahal secara hukum, perusahaan alih daya / outsourcing wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab itu ada di PT SIR, bukan di perusahaan pengguna jasa.
Sikap bungkam ini justru menimbulkan dugaan kuat bahwa ada yang ditutupi terkait hak-hak pekerja di PT SIR.
Ketua B2P3 MPC PP Sidoarjo, Kiki Juanda, SE mengatakan pihaknya akan melayangkan surat konfirmasi resmi ke Disnaker Kabupaten Sidoarjo, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo pada 20 November 2026 untuk meminta klarifikasi.
“Kami hanya minta kepastian, apakah pekerja PT SIR ini sudah ikut BPJS atau belum. Kalau sudah, tunjukkan datanya. Kalau belum, itu pelanggaran,” tegas Kiki Juanda dan rekan media yang hadir.
Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourching/alih daya) wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja resmi.

Dasar hukum dan tanggung jawab
• kewajiban vendor (outsourching) :
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan aturan ketenagakerjaan (termasuk UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021), pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Kepesertaan ini bersifat wajib bukan fasilitas tambahan.
• Program yang dicakup meliputi :
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai ketentuan
Risiko perusahaan pengguna : jika perusahaan _outsourching_ lalai dapat menghadapi resiko hukum (perdata atau tanggung jawab subsider sesuai perjanjian dan peraturan yang berlaku.
Sanksi jika tidak mendaftarkan
• Sanksi administratif: Teguran tertulis, denda, hingga pembatasan atau pencabutan izin usaha/pelayanan publik tertentu.
• Sanksi pidana: Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT SIR belum memberikan keterangan resmi, bahkan informasinya pimpinannya masih di luar kota, sampai sekarang belum juga ada di kantor PT. SIR..Ruko Sedati Sidoarjo. (Bersambung/Red)
